Pekan silam adalah hari-hari menjengkelkan bagi Endang Sulistyo. Penjual jasa layanan pembuatan paspor ini stres lantaran paspor klien yang diurusnya tak juga selesai, meski sudah setengah bulan. Saban hari, ia mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta, menanyakan ihwal paspor yang dipesankannya itu.
Ia juga rajin memelototi layar monitor yang memajang nama-nama orang yang paspornya telah siap. Tapi nama sang klien tak juga nongol. Padahal, sang klien, yang akan menjenguk ibunya di rumah sakit di Singapura, sudah meneleponnya berulang kali, menanyakan soal paspor dimaksud. "Saya benar-benar pusing," ujarnya kepada Gatra, Jumat pekan silam.
Tak hanya Endang yang kelimpungan. Diperkirakan, puluhan ribu pemohon paspor di Tanah Air --terbanyak dari kalangan TKI-- mengalami nasib serupa. Di Surabaya, ribuan pemohon paspor bahkan tak mendapatkan pelayanan pada pekan terakhir Juli lalu. Petugas imigrasi di sana mengaku tidak bisa bekerja karena teknologinya belum bisa terhubung dengan Jakarta.
Ihwal mandeknya pelayanan paspor ini tak lepas dari diluncurkannya sistem penerbitan surat perjalanan RI (SPRI) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM, 28 Juli lalu. Sistem ini menyempurnakan model lama, sistem photo terpadu berbasis biometrik (SPTBB), yang mengandalkan identitas diri dan sidik jari.
Pada sistem baru ditambahkan lagi dengan sidik wajah (facial recognition). Menurut Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta, pada sistem lama masih ada kelemahan. "Identitas bisa berubah kalau salah tulis. Sidik jari bisa buntung kalau kecelakaan. Karena itu, perlu ditambah dengan back-up lain, yaitu facial recognition atau pengenalan wajah," katanya kepada wartawan.
Persoalan muncul lantaran perubahan itu terkesan tidak dipersiapkan secara matang. Misalnya, sistem koneksi di daerah belum terhubung dengan pusat. Juga banyaknya petugas imigrasi yang belum menguasai pengoperasiannya. Di Kantor Imigrasi Kelas IA Palembang, misalnya, peralatan baru di ruang pelayanan hanya menjadi pajangan.
Dokumen yang dikirim selalu dikembalikan karena sistem online belum jalan. Akibatnya, itu tadi, pelayanan jadi mandek. Padahal, biasanya dapat melayani pembuatan 50-60 paspor. Ini diakui Kepala Kantor Imigrasi Kelas IA Palembang, Syamsul Alam. "Beberapa hari ini memang ada keterlambatan karena sistem dari Jakarta macet," kata Syamsul, pekan lalu, kepada Noverta Salyadi dari Gatra.
Pantauan wartawan Gatra, kemandekan juga nyata di sejumlah kota seperti Yogyakarta dan Balikpapan. Malah di Kantor Imigrasi Pontianak, Kalimantan Barat, sempat terjadi anarki. Ratusan pemohon yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan memaki petugas dan memecahkan kaca.
Mandeknya pelayanan paspor itu mengundang kegeraman Aulia Rahman, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar. Aulia menilai, persoalan itu muncul lantaran PT Berca Hardayaperkasa milik Murdaya Poo, selaku pemenang tender proyek senilai Rp 107 milyar, tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dengan benar.
Kecaman lebih keras dilontarkan Rustam Effendi, anggota Komisi IX DPR. Ia prihatin melihat banyaknya TKI yang gagal berangkat ke luar negeri karena paspornya belum kelar. "Sudah selayaknya KPK melakukan pengusutan terhadap perusahaan yang menangani pembuatan paspor sistem baru ini," katanya.
Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Agato, menampik tudingan bahwa pelaksanaan sistem baru itu tidak siap. Katanya pula, tidak ada keterlambatan pekerjaan. Target pencapaian tahap pertama, kurun 28 Juli-15 Agustus sebanyak 69 unit kantor, kini sudah terlayani 80 unit. Soal kemandekan di daerah, Agato menganggapnya masih wajar. "Misalnya kita beli HP baru, ya, gaptek dikit-lah awalnya, tapi lama-lama juga lancar," katanya lagi.
Manajemen PT Berca belum mau bicara banyak. Melalui surat elektronik, Direktur Eksekutif PT Berca, Wendra Halingkar, mengatakan bahwa pihaknya masih berkonsentrasi dalam proyek itu.
Taufik Alwie, Anthony, dan Rach Alida Bahaweres
[Hukum, Gatra Nomor 41 Beredar Kamis, 21 Agustus 2008]
http://gatra.com/artikel.php?id=117784
Ia juga rajin memelototi layar monitor yang memajang nama-nama orang yang paspornya telah siap. Tapi nama sang klien tak juga nongol. Padahal, sang klien, yang akan menjenguk ibunya di rumah sakit di Singapura, sudah meneleponnya berulang kali, menanyakan soal paspor dimaksud. "Saya benar-benar pusing," ujarnya kepada Gatra, Jumat pekan silam.
Tak hanya Endang yang kelimpungan. Diperkirakan, puluhan ribu pemohon paspor di Tanah Air --terbanyak dari kalangan TKI-- mengalami nasib serupa. Di Surabaya, ribuan pemohon paspor bahkan tak mendapatkan pelayanan pada pekan terakhir Juli lalu. Petugas imigrasi di sana mengaku tidak bisa bekerja karena teknologinya belum bisa terhubung dengan Jakarta.
Ihwal mandeknya pelayanan paspor ini tak lepas dari diluncurkannya sistem penerbitan surat perjalanan RI (SPRI) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM, 28 Juli lalu. Sistem ini menyempurnakan model lama, sistem photo terpadu berbasis biometrik (SPTBB), yang mengandalkan identitas diri dan sidik jari.
Pada sistem baru ditambahkan lagi dengan sidik wajah (facial recognition). Menurut Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta, pada sistem lama masih ada kelemahan. "Identitas bisa berubah kalau salah tulis. Sidik jari bisa buntung kalau kecelakaan. Karena itu, perlu ditambah dengan back-up lain, yaitu facial recognition atau pengenalan wajah," katanya kepada wartawan.
Persoalan muncul lantaran perubahan itu terkesan tidak dipersiapkan secara matang. Misalnya, sistem koneksi di daerah belum terhubung dengan pusat. Juga banyaknya petugas imigrasi yang belum menguasai pengoperasiannya. Di Kantor Imigrasi Kelas IA Palembang, misalnya, peralatan baru di ruang pelayanan hanya menjadi pajangan.
Dokumen yang dikirim selalu dikembalikan karena sistem online belum jalan. Akibatnya, itu tadi, pelayanan jadi mandek. Padahal, biasanya dapat melayani pembuatan 50-60 paspor. Ini diakui Kepala Kantor Imigrasi Kelas IA Palembang, Syamsul Alam. "Beberapa hari ini memang ada keterlambatan karena sistem dari Jakarta macet," kata Syamsul, pekan lalu, kepada Noverta Salyadi dari Gatra.
Pantauan wartawan Gatra, kemandekan juga nyata di sejumlah kota seperti Yogyakarta dan Balikpapan. Malah di Kantor Imigrasi Pontianak, Kalimantan Barat, sempat terjadi anarki. Ratusan pemohon yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan memaki petugas dan memecahkan kaca.
Mandeknya pelayanan paspor itu mengundang kegeraman Aulia Rahman, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar. Aulia menilai, persoalan itu muncul lantaran PT Berca Hardayaperkasa milik Murdaya Poo, selaku pemenang tender proyek senilai Rp 107 milyar, tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dengan benar.
Kecaman lebih keras dilontarkan Rustam Effendi, anggota Komisi IX DPR. Ia prihatin melihat banyaknya TKI yang gagal berangkat ke luar negeri karena paspornya belum kelar. "Sudah selayaknya KPK melakukan pengusutan terhadap perusahaan yang menangani pembuatan paspor sistem baru ini," katanya.
Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Agato, menampik tudingan bahwa pelaksanaan sistem baru itu tidak siap. Katanya pula, tidak ada keterlambatan pekerjaan. Target pencapaian tahap pertama, kurun 28 Juli-15 Agustus sebanyak 69 unit kantor, kini sudah terlayani 80 unit. Soal kemandekan di daerah, Agato menganggapnya masih wajar. "Misalnya kita beli HP baru, ya, gaptek dikit-lah awalnya, tapi lama-lama juga lancar," katanya lagi.
Manajemen PT Berca belum mau bicara banyak. Melalui surat elektronik, Direktur Eksekutif PT Berca, Wendra Halingkar, mengatakan bahwa pihaknya masih berkonsentrasi dalam proyek itu.
Taufik Alwie, Anthony, dan Rach Alida Bahaweres
[Hukum, Gatra Nomor 41 Beredar Kamis, 21 Agustus 2008]
http://gatra.com/artikel.php?id=117784
