Jadwal pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2009 rupanya membuat partai peserta pemilu kelabakan. Tidak hanya partai baru, partai kawakan seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pun dibikin panik. Merasa tidak mampu memenuhi tenggat yang ditetapkan, yakni 14-19 Agustus, kedua partai itu buru-buru melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka meminta jadwal pendaftaran caleg diundur menjadi 19-31 Agustus 2008.
"Karena bersamaan dengan momentum HUT ke-63 Proklamasi RI dan pendeknya masa pendaftaran caleg," Irgan Chairul Mahfiz, Sekjen DPP PPP, berargumen. Menurut dia, persyaratan caleg juga membutuhkan waktu. "Kami yakin, parpol lain peserta pemilu juga mengharapkan hal yang sama," katanya.
Keyakinan Irgan itu ada benarnya, karena Partai Golkar pun meminta penundaan menjadi 18-25 Agustus. Rully Chairul Azwar, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya sedang melakukan seleksi caleg. "Selesainya kira-kira mundur sepekan dari jadwal KPU," ujarnya. Apalagi, menurut Rully, di antara rentang waktu jadwal KPU ada hari libur.
Menghadapi permintaan itu, KPU menggelar rapat pleno, Senin lalu. Hasilnya, KPU menolak permintaan pemunduran jadwal pendaftaran caleg. Abdul Hafiz Anshary, Ketua KPU, mengatakan bahwa KPU tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran caleg Pemilu 2009. "Tidak ada pengunduran. Jadwal tetap," katanya usai pleno. Untuk mengantisipasi keberatan parpol karena ada libur, KPU tetap buka lapak meskipun libur.
Andi Nurpati, anggota KPU, menegaskan bahwa pendaftaran caleg ditutup pada 19 Agustus 2008 pukul 00.00 WIB. "Hari libur kami tetap buka. Ini supaya on time saja," tuturnya. Setelah pendaftaran, verifikasi administrasi dimulai 15 Agustus hingga 7 September 2008. Hasilnya disampaikan pada 16 Agustus hingga 9 September 2008. Bagi calon yang belum memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melengkapinya.
Selanjutnya, KPU memang harus bekerja maraton. Hasil perbaikan diverifikasi pada 11-19 September 2008. Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS), 12-26 September 2008. Kemudian pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat atas DCS, 29 September hingga 9 Oktober 2008. Pengajuan penggantian DCS dijadwalkan pada 12-24 Oktober 2008. Penyusunan daftar calon tetap (DCT) pada 13-30 Oktober 2008, dan pengumuman DCT pada 31 Oktober 2008.
Selain ketatnya jadwal, persoalan yang dihadapi partai adalah kuota 30% perempuan. "Total caleg Golkar bisa memenuhi itu," kata Rully. Namun, jika kuota itu ditetapkan per daerah pemilihan (dapil), Golkar tidak bisa memenuhinya. Sebab, di setiap dapil, jumlah calegnya bervariasi, 3-10 caleg. "Yang 10 bisa menempatkan tiga caleg perempuan, tapi untuk yang satu dapil, tiga caleg itu yang susah," ujarnya.
Sebenarnya dari kader Golkar sendiri, jumlahnya cukup untuk mengisi kuota itu. Namun, untuk mendrop ke dapil-dapil, belum tentu akan mendongkrak suara. "Mungkin kalau calonnya dari DPP yang sudah cukup dikenal, akan bisa mendongkrak suara," katanya. Tapi, jika tak dikenal, menurut Rully, tidak akan menuai suara. Karena itu, tidak mungkin mendrop kader hanya untuk memenuhi kuota.
Repotnya, KPU menentukan bahwa kuota itu ditetapkan pada setiap dapil. Untuk Pemilu 2009, sebanyak 560 kursi DPR diperebutkan dalam 77 dapil. Proporsi kursi DPR yang diperebutkan di wilayah Jawa-Madura turun dibandingkan dengan Pemilu 2004. Dengan jumlah penduduk 58,5% dari penduduk Indonesia, Jawa-Madura mendapat jatah 306 kursi atau 54,6% dari total kursi DPR. Padahal, pada 2004, Jawa-Madura mendapat jatah 303 kursi (55%) dari total 550 kursi.
Rully tidak gentar atas sanksi yang akan dihadapi Golkar jika tidak memenuhi kuota 30% setiap dapil. "Sanksinya hanya moral. Yaitu diumumkan pada masyarakat bahwa partai ini tidak memenuhi kuota 30% perempuan," katanya sambil tertawa.
Pasal 27 d poin 2 peraturan KPU 18/2008 menyatakan, partai yang tidak memenuhi ketentuan 30% perempuan diwajibkan menyampaikan alasan tertulis kepada KPU. Dalih ini akan disampaikan kepada masyarakat setelah KPU menetapkan DCS. "Sanksinya hanya sanksi sosial," kata Endang Sulastri, anggota KPU. Menurut Endang, KPU tidak memiliki dasar ketentuan untuk menjatuhkan sanksi kepada parpol yang lalai.
Untuk memenuhi kuota itu, PPP mendekati organisasi kewanitaan. Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, mengatakan bahwa pendekatan itu untuk mendapatkan caleg bermutu. "Kualitas tetap prioritas utama. Jadi, tidak boleh sembarangan," ujarnya. Organisasi perempuan yang diincar PPP adalah yang berbasis agama, seperti PP Muslimat NU dan Fatayat NU. "Untuk menjaga hubungan baik antara PPP dan NU," katanya.
Selain itu, PPP juga merekrut artis perempuan untuk mengatrol perolehan suara. Beberapa artis yang telah bergabung dengan PPP adalah Emilia Contessa, Marissa Haque, Ratih Sanggarwati, Okki Asokawati, Evie Tamala, dan Dewi Gita.
Strategi menggandeng caleg berwajah "bening" juga dilakukan Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS). PDS menggaet Bella Shapira, Tesa Kaunang, dan komentator sepak bola Ronny Pangemanan. Sedangkan PIS resmi mengusung "ratu dangdut" Elvi Sukaesih sebagai caleg. Selain itu, PIS juga mendekati komedian Tukul Arwana.
Jika partai lain berhasil menggaet caleg yang bening-bening, yang dialami Partai Amanat Nasional (PAN) justru kesulitan menggaet caleg perempuan. DPW PAN Sulawesi Selatan sampai menggelar jumpa pers untuk menyampaikan bahwa partainya membuka lowongan untuk caleg perempuan. Ketua Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu PAN Sulawesi Selatan, Doddy Amiruddin, menyatakan bahwa partainya masih membuka pendaftaran bakal caleg perempuan. "Persyaratannya tidak terlalu sulit," tuturnya.
PAN masih membutuhkan caleg perempuan untuk ditempatkan di daerah pemilihan Bone, Soppeng, dan Wajo (Bosowa). Persyaratan caleg perempuan di PAN minimal berijazah strata 1 dan diutamakan yang berpengalaman berorganisasi. Ada dispensasi khusus bagi caleg perempuan. "Kemudahan prosedur dan tidak dikenai biaya pendaftaran," katanya berpromosi.
Jika partai-partai lain aktif berburu artis, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mau ikut-ikutan latah. Anggota Tim Pemenangan Pemilu PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa PKS tidak merekrut artis untuk meraup suara pada Pemilu 2009. Namun tidak menolak jika ada artis yang bergabung. "Kami enggak mau mencari orang hanya untuk dimanfaatkan," ujarnya.
Artis Neno Warisman, yang tinggal sekompleks dengan Nur Mahmudi Ismail di Depok, Jawa Barat, dan disebut-sebut bakal menjadi caleg PKS, juga tidak masuk dalam daftar caleg. Menurut Jazuli, bukan berarti PKS menampik caleg dari artis atau dari mana pun. Yang penting, sejalan dengan tujuan partai, sekaligus menjunjung tinggi prinsip dan perjuangan PKS.
"Karena bersamaan dengan momentum HUT ke-63 Proklamasi RI dan pendeknya masa pendaftaran caleg," Irgan Chairul Mahfiz, Sekjen DPP PPP, berargumen. Menurut dia, persyaratan caleg juga membutuhkan waktu. "Kami yakin, parpol lain peserta pemilu juga mengharapkan hal yang sama," katanya.
Keyakinan Irgan itu ada benarnya, karena Partai Golkar pun meminta penundaan menjadi 18-25 Agustus. Rully Chairul Azwar, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya sedang melakukan seleksi caleg. "Selesainya kira-kira mundur sepekan dari jadwal KPU," ujarnya. Apalagi, menurut Rully, di antara rentang waktu jadwal KPU ada hari libur.
Menghadapi permintaan itu, KPU menggelar rapat pleno, Senin lalu. Hasilnya, KPU menolak permintaan pemunduran jadwal pendaftaran caleg. Abdul Hafiz Anshary, Ketua KPU, mengatakan bahwa KPU tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran caleg Pemilu 2009. "Tidak ada pengunduran. Jadwal tetap," katanya usai pleno. Untuk mengantisipasi keberatan parpol karena ada libur, KPU tetap buka lapak meskipun libur.
Andi Nurpati, anggota KPU, menegaskan bahwa pendaftaran caleg ditutup pada 19 Agustus 2008 pukul 00.00 WIB. "Hari libur kami tetap buka. Ini supaya on time saja," tuturnya. Setelah pendaftaran, verifikasi administrasi dimulai 15 Agustus hingga 7 September 2008. Hasilnya disampaikan pada 16 Agustus hingga 9 September 2008. Bagi calon yang belum memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melengkapinya.
Selanjutnya, KPU memang harus bekerja maraton. Hasil perbaikan diverifikasi pada 11-19 September 2008. Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS), 12-26 September 2008. Kemudian pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat atas DCS, 29 September hingga 9 Oktober 2008. Pengajuan penggantian DCS dijadwalkan pada 12-24 Oktober 2008. Penyusunan daftar calon tetap (DCT) pada 13-30 Oktober 2008, dan pengumuman DCT pada 31 Oktober 2008.
Selain ketatnya jadwal, persoalan yang dihadapi partai adalah kuota 30% perempuan. "Total caleg Golkar bisa memenuhi itu," kata Rully. Namun, jika kuota itu ditetapkan per daerah pemilihan (dapil), Golkar tidak bisa memenuhinya. Sebab, di setiap dapil, jumlah calegnya bervariasi, 3-10 caleg. "Yang 10 bisa menempatkan tiga caleg perempuan, tapi untuk yang satu dapil, tiga caleg itu yang susah," ujarnya.
Sebenarnya dari kader Golkar sendiri, jumlahnya cukup untuk mengisi kuota itu. Namun, untuk mendrop ke dapil-dapil, belum tentu akan mendongkrak suara. "Mungkin kalau calonnya dari DPP yang sudah cukup dikenal, akan bisa mendongkrak suara," katanya. Tapi, jika tak dikenal, menurut Rully, tidak akan menuai suara. Karena itu, tidak mungkin mendrop kader hanya untuk memenuhi kuota.
Repotnya, KPU menentukan bahwa kuota itu ditetapkan pada setiap dapil. Untuk Pemilu 2009, sebanyak 560 kursi DPR diperebutkan dalam 77 dapil. Proporsi kursi DPR yang diperebutkan di wilayah Jawa-Madura turun dibandingkan dengan Pemilu 2004. Dengan jumlah penduduk 58,5% dari penduduk Indonesia, Jawa-Madura mendapat jatah 306 kursi atau 54,6% dari total kursi DPR. Padahal, pada 2004, Jawa-Madura mendapat jatah 303 kursi (55%) dari total 550 kursi.
Rully tidak gentar atas sanksi yang akan dihadapi Golkar jika tidak memenuhi kuota 30% setiap dapil. "Sanksinya hanya moral. Yaitu diumumkan pada masyarakat bahwa partai ini tidak memenuhi kuota 30% perempuan," katanya sambil tertawa.
Pasal 27 d poin 2 peraturan KPU 18/2008 menyatakan, partai yang tidak memenuhi ketentuan 30% perempuan diwajibkan menyampaikan alasan tertulis kepada KPU. Dalih ini akan disampaikan kepada masyarakat setelah KPU menetapkan DCS. "Sanksinya hanya sanksi sosial," kata Endang Sulastri, anggota KPU. Menurut Endang, KPU tidak memiliki dasar ketentuan untuk menjatuhkan sanksi kepada parpol yang lalai.
Untuk memenuhi kuota itu, PPP mendekati organisasi kewanitaan. Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, mengatakan bahwa pendekatan itu untuk mendapatkan caleg bermutu. "Kualitas tetap prioritas utama. Jadi, tidak boleh sembarangan," ujarnya. Organisasi perempuan yang diincar PPP adalah yang berbasis agama, seperti PP Muslimat NU dan Fatayat NU. "Untuk menjaga hubungan baik antara PPP dan NU," katanya.
Selain itu, PPP juga merekrut artis perempuan untuk mengatrol perolehan suara. Beberapa artis yang telah bergabung dengan PPP adalah Emilia Contessa, Marissa Haque, Ratih Sanggarwati, Okki Asokawati, Evie Tamala, dan Dewi Gita.
Strategi menggandeng caleg berwajah "bening" juga dilakukan Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS). PDS menggaet Bella Shapira, Tesa Kaunang, dan komentator sepak bola Ronny Pangemanan. Sedangkan PIS resmi mengusung "ratu dangdut" Elvi Sukaesih sebagai caleg. Selain itu, PIS juga mendekati komedian Tukul Arwana.
Jika partai lain berhasil menggaet caleg yang bening-bening, yang dialami Partai Amanat Nasional (PAN) justru kesulitan menggaet caleg perempuan. DPW PAN Sulawesi Selatan sampai menggelar jumpa pers untuk menyampaikan bahwa partainya membuka lowongan untuk caleg perempuan. Ketua Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu PAN Sulawesi Selatan, Doddy Amiruddin, menyatakan bahwa partainya masih membuka pendaftaran bakal caleg perempuan. "Persyaratannya tidak terlalu sulit," tuturnya.
PAN masih membutuhkan caleg perempuan untuk ditempatkan di daerah pemilihan Bone, Soppeng, dan Wajo (Bosowa). Persyaratan caleg perempuan di PAN minimal berijazah strata 1 dan diutamakan yang berpengalaman berorganisasi. Ada dispensasi khusus bagi caleg perempuan. "Kemudahan prosedur dan tidak dikenai biaya pendaftaran," katanya berpromosi.
Jika partai-partai lain aktif berburu artis, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mau ikut-ikutan latah. Anggota Tim Pemenangan Pemilu PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa PKS tidak merekrut artis untuk meraup suara pada Pemilu 2009. Namun tidak menolak jika ada artis yang bergabung. "Kami enggak mau mencari orang hanya untuk dimanfaatkan," ujarnya.
Artis Neno Warisman, yang tinggal sekompleks dengan Nur Mahmudi Ismail di Depok, Jawa Barat, dan disebut-sebut bakal menjadi caleg PKS, juga tidak masuk dalam daftar caleg. Menurut Jazuli, bukan berarti PKS menampik caleg dari artis atau dari mana pun. Yang penting, sejalan dengan tujuan partai, sekaligus menjunjung tinggi prinsip dan perjuangan PKS.
Rohmat Haryadi
Nasional, Gatra Edisi Khusus Beredar Kamis, 14 Agustus 2008]
http://gatra.com/artikel.php?id=117535
http://gatra.com/artikel.php?id=117535
