KH Abdurahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dalam pidato politik syukuran HUT-nya menyatakan, pemerintah telah menipu dirinya dan partainya.
"Anda tak tahu, kami di PKB sedang bergulat dengan penipuan itu. Pertanyaannya, kenapa Menhukham (Menteri Hukum dan HAM) menipu kita semua," katanya dalam acara syukuran yang berlangsung di rumah Bondan Gunawan, Menteri Sekretaris negara pada era Gus Dur, di Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (14/8).
Gus Dur menunjuk upaya penipuan itu dilakukan Menhukham dengan seolah-olah menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sah itu adalah Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy.
"Sekarang ini dia (Menhukham Andi Mattalatta --Red) mengakui Muhaiman Iskandar dan si menteri itu yang apa namanya, Lukman Edy, sebagai orang PKB yang sah. Padahal surat itu tak pernah ada," tegas Gus Dur, dalam acara yang juga dihadiri para tokoh dan aktivis pro demokrasi serta kerabat dekatnya.
Dari penelusuran orang-orangnya, lanjut Gus Dur, surat yang ada hanyalah menyangkut tak diakuinya dua Muktamar PKB, baik di Parung maupun di Ancol. "Yang ada hanya kembali ke Muktamar Semarang, berarti saya (Ketua Dewan Syuro -red) dan Muhaimin Iskandar (Ketua Dewan Tanfidz --Red). Berarti kan ini dibohongkan, dan ini SBY tahu tapi kok dibiarkan saja," ujarnya.
Penipuan lainnya, menurut Gus Dur, terjadi pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur (Jatim) dan pemilihan umum 2004.
"Dalam pilkada gubernur di Jawa Timur kemarin bahkan KPU Jatim tidak mengundang 8 juta orang, yang tidak dipanggil dalam proses Pilkada. Sedangkan pada pemilu 2004, PKB seharusnya nomor 1 tetapi dijadikan nomor 3. Ini lho yang begini (penipuan --Red) dilakukan eksekutif," katanya.
Karena itu, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi surat-suratnya ke daerah tentang siapa sebenarnya PKB yang sah, dan alamat resmi DPP PKB itu mesti di Kalibata bukan di tempat lain.
Gus Dur juga menegaskan, PKB tetap pada motonya, menegakkan hukum dan keadilan demi kepentingan rakyat. "Jika hukum keliru, hukum itu kita ubah, agar lebih baik. Kedaulatan hukum jalan, kalau ada kejujuran," katanya dalam pidato tanpa teks yang kemudian dilanjutkan pidato politik oleh Bondan.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Hariman Siregar, Aristides Katopo, Rahman Toleng, AS Hikam, juga hadirin lain yang jumlahnya sekitar 200 peserta.
"Anda tak tahu, kami di PKB sedang bergulat dengan penipuan itu. Pertanyaannya, kenapa Menhukham (Menteri Hukum dan HAM) menipu kita semua," katanya dalam acara syukuran yang berlangsung di rumah Bondan Gunawan, Menteri Sekretaris negara pada era Gus Dur, di Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (14/8).
Gus Dur menunjuk upaya penipuan itu dilakukan Menhukham dengan seolah-olah menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sah itu adalah Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy.
"Sekarang ini dia (Menhukham Andi Mattalatta --Red) mengakui Muhaiman Iskandar dan si menteri itu yang apa namanya, Lukman Edy, sebagai orang PKB yang sah. Padahal surat itu tak pernah ada," tegas Gus Dur, dalam acara yang juga dihadiri para tokoh dan aktivis pro demokrasi serta kerabat dekatnya.
Dari penelusuran orang-orangnya, lanjut Gus Dur, surat yang ada hanyalah menyangkut tak diakuinya dua Muktamar PKB, baik di Parung maupun di Ancol. "Yang ada hanya kembali ke Muktamar Semarang, berarti saya (Ketua Dewan Syuro -red) dan Muhaimin Iskandar (Ketua Dewan Tanfidz --Red). Berarti kan ini dibohongkan, dan ini SBY tahu tapi kok dibiarkan saja," ujarnya.
Penipuan lainnya, menurut Gus Dur, terjadi pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur (Jatim) dan pemilihan umum 2004.
"Dalam pilkada gubernur di Jawa Timur kemarin bahkan KPU Jatim tidak mengundang 8 juta orang, yang tidak dipanggil dalam proses Pilkada. Sedangkan pada pemilu 2004, PKB seharusnya nomor 1 tetapi dijadikan nomor 3. Ini lho yang begini (penipuan --Red) dilakukan eksekutif," katanya.
Karena itu, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi surat-suratnya ke daerah tentang siapa sebenarnya PKB yang sah, dan alamat resmi DPP PKB itu mesti di Kalibata bukan di tempat lain.
Gus Dur juga menegaskan, PKB tetap pada motonya, menegakkan hukum dan keadilan demi kepentingan rakyat. "Jika hukum keliru, hukum itu kita ubah, agar lebih baik. Kedaulatan hukum jalan, kalau ada kejujuran," katanya dalam pidato tanpa teks yang kemudian dilanjutkan pidato politik oleh Bondan.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Hariman Siregar, Aristides Katopo, Rahman Toleng, AS Hikam, juga hadirin lain yang jumlahnya sekitar 200 peserta.
[EL, Ant]
